Hardnews

Soal Syarat Usia Capres-Cawapres, Komisi II Sepakati Revisi PKPU

Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres

MILEZONE.ID – Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.

“(Komisi II bersama penyelenggara Pemilu dan Pemerintah) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat, dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (1/11/2023).

Revisi PKPU ini dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat Calon Presiden (Capres) adalah berusia 40 tahun atau Kepala Daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat Pemilihan Umum (Pemilu).

Selain itu, rapat ini juga menyepakati dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Yakni peraturan tentang pengawasan Capres-Cawapres dan pengawasan dana kampanye.

“Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum,” lanjut Doli.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta KPU dan Bawaslu mempertimbangkan saran dan catatan yang disampaikan Komisi II DPR, Kemendagri, dan DKPP. “Dengan catatan agar KPU dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan DKPP,” tukas Doli.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *