Hardnews

Marak Isu Beli Beras Dibatasi, Masyarakat Diminta Tidak Perlu Panik

Marak Isu Beli Beras Dibatasi

MILEZONE.ID – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta masyarakat tidak perlu membeli karena panik tidak dapat (panic buying) pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan belakangan ini.

Menurutnya, pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat. Hal ini dikatakan Lodewijk, menanggapi isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

“Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk usai Rapat Paripurna, di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, jika terjadinya panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan. Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara Pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

Marak Isu Beli Beras Dibatasi
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus usai Rapat Paripurna, di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Foto: Farhan/nr)

“Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, dan El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun Pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi),” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Meski demikian, pembatasan ini tidak akan dilakukan secara permanen dan akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

“Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung Pemerintah,” pungkas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *