MILEZONE.ID – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) diprediksi akan menghadapi banyak tantangan di tahun 2024. Hal ini terbukti dengan dilakukannya suspensi perdagangan sementara saham WIKA oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Perseroan menunda pembayaran sukuk.
BEI menjelaskan bahwa Perseroan telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang seharusnya jatuh tempo pada 18 Desember 2023. Hal ini menandakan adanya masalah pada kelangsungan usaha Perseroan.
Ini bukan kali pertama saham emiten BUMN Karya mengalami suspensi. Sebelumnya, saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) juga mengalami suspensi oleh BEI.
Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan bahwa suspensi yang dialami WIKA masih tergolong baru sehingga belum terlalu mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan WSKT. Biasanya, untuk delisting, saham suatu perusahaan harus disuspensi selama minimal 2 tahun. Namun, jika masalah tidak segera diatasi, suspensi tidak akan dicabut dan delisting bisa terjadi.
WIKA baru-baru ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan atas rights issue sebagai skema penerimaan PMN sebesar Rp 6 triliun. Namun, menurut Teguh, tambahan dana untuk PMN ini bisa bermanfaat namun juga bisa tidak. Hal ini terbukti dengan tambahan dana PMN yang diterima oleh WSKT namun masih mengalami masalah hingga saat ini.
Di sisi lain, WIKA tidak memiliki cara lain untuk menambah modal kerja selain melalui pemberian PMN. Namun, Teguh menegaskan bahwa pemberian PMN tidak menjamin perbaikan kinerja perusahaan seperti yang terjadi pada WSKT. Menurutnya, masalah yang dialami WIKA kemungkinan berasal dari tubuh Perseroan sehingga dibutuhkan perbaikan manajemen tata kelola perusahaan untuk mengelola arus kas dan utang. Jika memungkinkan, penggantian direktur dan komisaris juga perlu dilakukan.
Pergantian pemerintahan juga berpotensi mempengaruhi kinerja WIKA jika menteri terkait memiliki kebijakan yang berbeda. Namun, pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan oleh suatu negara, sehingga sentimen negatif terhadap kinerja WIKA tidak akan berasal dari tahun politik.
Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat bahwa masuknya PMN sebesar Rp 6 triliun bisa mengurangi risiko delisting bagi WIKA. Namun, investor masih ragu untuk melakukan investasi di saham-saham BUMN Karya meskipun sedang banyak mendapat proyek IKN dan infrastruktur. Namun, adanya PMN dan restrukturisasi utang WIKA kemungkinan akan mengurangi beban Perseroan dan berdampak positif.
Budi menyatakan bahwa pertumbuhan BUMN Karya di tahun 2024 akan tergantung pada pemenang Pemilu 2024 dan apakah para emiten tersebut akan mempercepat atau memperlambat progres pembangunan IKN. WIKA juga harus melakukan divestasi aset yang kurang produktif dan membutuhkan cash outflow yang panjang untuk membuat organisasi dan beban keuangan lebih ramping.
