MILEZONE.ID – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengoptimalkan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Israel dan Palestina.
Dia menekankan negara wajib memberikan jaminan pelayanan dan keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.
“Saya menyadari dalam proses evakuasi dari daerah konflik pasti terdapat berbagai kendala kondisi di lapangan, tapi itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal demi keselamatan para WNI di sana. Pemerintah harus dalam status awas,” kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Selasa (17/10/2023).
Diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 231 WNI dari Palestina dan Israel yang merupakan peziarah atau pergi untuk wisata religi. Sementara itu, sebanyak 129 WNI yang berada di Israel menolak untuk dievakuasi karena merasa aman.
Hanya 4 WNI dari Israel yang memilih dievakuasi dan sudah tiba di Tanah Air. Kemudian, masih ada 10 WNI yang menetap di Gaza, di mana tiga di antaranya adalah relawan MER-C.
Puan mengimbau agar Pemerintah melakukan pengawasan ketat bagi WNI yang masih tinggal di wilayah konflik Israel Palestina.
“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri. Meski sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dari konflik Israel-Palestina, tapi ancaman perang masih cukup tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Akibat eskalasi perang Israel-Palestina, ada ribuan korban jiwa yang jatuh dari kedua negara. Tak hanya itu, ribuan orang lebih juga dilaporkan hilang akibat gempuran perang selama lebih dari sepekan terakhir.
Puan menyatakan, Pemerintah harus bersiap atas segala situasi dari perang Israel-Palestina. Dia meminta Pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI, khususnya yang berada di jalur Gaza.
“Persiapan skenario terburuk untuk mengevakuasi WNI harus ada, khususnya mereka yang berada di Jalur Gaza. Jangan sampai ada WNI kita yang menjadi korban perang,” ungkap Puan.
Dalam catatan Kemlu, diketahui masih ada WNI yang masuk ke wilayah konflik Israel-Palestina. Puan mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan sampai perang antara militer Israel dengan Hamas mereda, baik yang hendak mejadi relawan atau mereka yang berencana melakukan wisata religi.
“Saya mengimbau kalau bisa tunda dulu keberangkatan menuju Jalur Gaza untuk saat ini. Pemerintah memang baru mengeluarkan travel advisory, tapi saya harapkan WNI mempertimbangkan keselamatan dengan tidak dulu memasuki wilayah dua negara yang sedang berkonflik,” imbaunya.
Puan mendorong Pemerintah untuk melibatkan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk memberikan bantuan dalam proses evakuasi WNI.
Apalagi Pemerintah Indonesia kesulitan mengevakuasi WNI yang berada di Jalur Gaza karena wilayah tersebut terus digempur Israel.
“Kerja sama dengan organisasi internasional kita harapkan dapat membantu evakuasi warga Indonesia. Kedua organisasi internasional ini memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengamankan dan melancarkan proses evakuasi WNI,” terang Puan.
Di sisi lain, mantan Menko PMK ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina. Selain itu, lanjut Puan, Pemerintah perlu memastikan bantuan dan dukungan terhadap Palestina selalu didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan universal.
“Semoga upaya ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua masyarakat. Saya berharap ada langkah konkret dari Pemerintah untuk terus mendorong upaya penyelesaiaan konflik Israel-Palestina yang sudah menelan banyak korban dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Puan berharap upaya diplomasi dari Pemerintah Indonesia untuk terus mengajak seluruh negara ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat mengurangi eskalasi perang.
Selain itu, dorongan dari Indonesia agar negara di dunia memberi bantuan untuk korban perang juga harus dilakukan.
“Upaya diplomasi harus lebih disuarakan lagi oleh Pemerintah Indonesia. Baik dari sisi formal seperti dalam forum-forum internasional atau bilateral meeting dengan negara lain, maupun pendekatan informal dari pemimpin atau perwakilan negara,” sebut Puan.
Puan bersama anggota DPR lain selama ini terus menyuarakan perdamaian Israel-Palestina dalam forum-forum parlemen internasional. Terbaru, Puan memimpin delegasi DPR RI menyampaikan keberatan dalam forum G20 Parliamentary Speaker’s (P20) Summit di India.
Pada Sabtu (14/10/2023), Puan menandatangani pengajuan joint reservation (keberatan bersama) karena kesimpulan sidang P20 tak memuat soal isu kemanusiaan Palestina.
Padahal dalam joint statement atau pernyataan bersama P20, tercantum mengenai upaya perdamaian di Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Beberapa negara lain yang juga meneken pernyataan keberatan itu adalah Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia.
Puan mengatakan keberatan disampaikan bukan karena Indonesia dan beberapa negara lain tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina dalam joint statement sebagai kesimpulan sidang P20 di India sehingga seakan menjadi tidak seimbang.
“Sebagai masyarakat dunia yang ikut merasakan kepedihan akibat peperangan Israel-Palestina, DPR terus berkomitmen untuk bersuara dalam penyelesaiaan konflik ini,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
