Startup

Analisis: Beberapa Pasal RPP Kesehatan Jadi Ancaman Bagi Industri Tembakau

Kajian Terhadap Beberapa Pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang Akan Mempengaruhi Sektor Industri Tembakau

MILEZONE.ID – Pemerintah sedang berupaya untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. RPP tersebut mengandung pasal-pasal tembakau yang memuat aturan untuk pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau.

Namun, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan ini dianggap dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di dalam negeri. Lebih lanjut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyimpulkan bahwa negara akan menanggung kerugian puluhan triliun rupiah jika pasal-pasal tersebut disahkan. Manfaat yang diharapkan dari aturan tersebut pun belum tentu dapat terwujud.

Selain itu, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan juga berdampak pada sektor lain yang selama ini banyak bergantung pada industri tembakau nasional. Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh INDEF, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan akan mengakibatkan matinya sektor IHT.

Hasil perhitungan INDEF menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan negara hingga Rp 52,08 triliun. Selain itu, kerugian ekonomi secara agregat yang akan ditanggung oleh negara akibat pasal-pasal tersebut adalah Rp 103,08 triliun.

Oleh karena itu, Tauhid merekomendasikan agar pasal-pasal tembakau untuk dikeluarkan dari RPP Kesehatan sehingga dapat dibahas secara lebih komprehensif. Peneliti dari Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa biaya kesehatan yang ditanggung tidak lebih besar jika dibandingkan dengan biaya ekonomi yang ditanggung negara. Selain dampak ekonomi, INDEF juga mengukur seberapa besar tenaga kerja yang terdampak akibat pasal-pasal tembakau tersebut.

Berdasarkan kajian INDEF, penerapan pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan negara dan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, jumlah tenaga kerja di sektor industri tembakau dan perkebunan tembakau pun akan menurun. Oleh karena itu, Tauhid merekomendasikan agar pasal-pasal tersebut dihapuskan dari RPP Kesehatan sehingga dapat dibahas secara lebih mendalam.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *