MILEZONE.ID – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
KPN diharapkan dapat menopang pasokan pangan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini dikarenakan letak geografis yang dekat dengan IKN, maka KPN di Sulteng bakal memainkan peran penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sehingga pengelolaan lahan KPN harus ditata dengan baik, sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
“Terkait tata ruang dan wilayah, harus tetap memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan hukum, serta kesesuaian tata ruang wilayah, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Donggala,” ujar Wapres.
Hal itu dikatakan Wapres saat melakukan Peresmian dan Penanaman Perdana di KPN, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu (4/10/2023).
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, tata ruang yang bagus salah satunya dapat didukung dengan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang proses tanam hingga pendistribusian nantinya, baik ke IKN maupun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Perlunya pembangunan infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi laut,” tambah Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres mengingatkan, keberhasilan pengelolaan KPN untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah kerja mandiri.
Melainkan, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait juga masyarakat agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai.
“Untuk itu, guna mendukung pembangunan Kawasan Pangan Nusantara, saya minta dilakukan kerja sama dan sinergitas multipihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di IKN,” ucap Wapres.
Wapres berpesan, agar pengembangan KPN tidak melupakan masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi.
Lebih dari itu, keberadaan KPN diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Donggala pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Saya menaruh harapan, agar pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal,” tukas Wapres.
