MILEZONE.ID – Pentingnya pengurangan limbah plastik dalam pengelolaan sampah menjadi sorotan Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.
Ketegasan Pemerintah terhadap aturan penggunaan kemasan plastik tersebut, kata dia, dapat mendukung kebijakan hijau untuk keselamatan bumi.
“Mengurangi sampah plastik turut berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau. Sebab, sampah plastik sulit terurai dan menyebabkan pencemaran bagi tanah dan laut,” ujar Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/10/2023).
“Kebijakan pengurangan penggunaan plastik masih terbatas hanya di beberapa daerah. Harusnya ini bisa dimaksimalkan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan penggunaan kemasan dan kantong yang reusable atau dapat didaur ulang,” lanjutnya.
DPR sendiri menjadi lembaga yang mengedepankan gerakan ekonomi hijau demi memerangi krisis iklim. Gerakan yang diberi nama ‘DPR Hijau’ ini merupakan inisiasi Puan.
Yakni pengurangan penggunaan plastik dan kertas di setiap satuan unit kerja lembaga legislatif tersebut. “Kami di DPR punya gerakan ‘DPR Hijau’ yang menjadi sistem dan praktik untuk mendukung pengurangan limbah plastik maupun bahan-bahan yang sulit didaur ulang,” jelasnya.
“Ini sebagai komitmen kami di parlemen untuk membudayakan gerakan go green. DPR mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT yang menjadi aksi nyata dalam mengkampanyekan kesadaran pentingnya keberlanjutan ekonomi yang mengedepankan segala bentuk kegiatan ramah lingkungan,” tambah mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan juga mendorong agar Pemerintah membentuk kebijakan agar produsen produk-produk kebutuhan masyarakat memperhatikan kemasan yang dipakainya. Dia mencontohkan Jerman yang memiliki aturan baru dengan mewajibkan semua produk dikemas dengan kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.
“Kita bisa mengadopsi kebijakan seperti ini. Di beberapa negara terdapat bank sampah kemasan di mana masyarakatnya bisa memperoleh pengganti uang apabila mengembalikan kemasan produk yang dibelinya. Ini membantu proses pengelolaan sampah,” cetusnya.
Di sisi lain, dia mengajak para aktivis, institusi negara maupun swasta, hingga lembaga pendidikan untuk membantu target pembangunan berkelanjutan lewat aktivitas yang mendukung penyelamatan lingkungan dari masalah sampah. Seperti memasifkan gerakan bersih-bersih bersama masyarakat, termasuk sampah-sampah yang ada di laut.
“Karena kita tahu, pencemaran limbah sampah di laut sudah semakin masif dan menyebabkan kelangsungan hidup hewan serta hayati di laut terancam. Dampaknya, masyarakat juga yang akan dirugikan karena ikan yang kita konsumsi jadi ikut tercemar,” urainya.
Legislator dapil Jawa Tengah V itu juga mengajak masyarakat untuk lebih menyayangi lingkungan dimulai dengan pemilahan sampah. Puan mengingatkan, penyelamatan lingkungan sangat penting bagi masa masa depan generasi penerus.
“Pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan memang diperlukan. Tapi masalah pembangunan berkelanjutan juga penting, yang harus didukung oleh regulasi negara demi keselamatan hidup masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.
DPR menyadari mengubah kebiasaan yang sudah turun temurun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Puan berharap ada langkah konkret melalui regulasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan alam.
“Tidak perlu kebijakan dengan anggaran besar, hanya butuh konsisten dari Pemerintah untuk maintenance agar budaya ramah lingkungan bisa jadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan lingkungan, siapa lagi? Ayo bersama-sama kita implementasikan berbagai gerakan maupun kebijakan hijau untuk masa depan anak cucu kita nanti,” tukas Puan.
