MILEZONE.ID – Menghadapi dinamika global, Indonesia dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, seperti ekonomi syariah.
Sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25 persen, sekaligus peraih juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023, Provinsi Jawa Timur (Jatim) berpotensi menjadi penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah.
Untuk memperkuat ekosistem ini, maka diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jatim hingga di tingkat pusat.
“Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama guna memperkuat ketahanan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah, di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Jalan Embong Malang, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).
Dalam acara bertajuk “Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi” tersebut, Wapres menyampaikan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekosistem ini.
Pertama, perlunya memperluas jejaring ekosistem yang kolaboratif dan kondusif dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi, pesantren, asosiasi, ormas, media, dunia usaha dan industri, perbankan, serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Saya ambil salah satu contoh ekosistem kecil yang mudah terlihat, yakni pesantren. Dalam banyak kesempatan, saya mendorong agar komunitas pesantren di Indonesia mampu melahirkan mujahid, atau pejuang ekonomi,” imbuhnya.
Wapres meyakini, dengan ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat.
Lebih jauh, dia mencontohkan OPOP (One Pesantren One Product), yakni program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren, dimana mekanisme dan jenis produk yang dijual disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.
“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pesan Wapres.
Strategi kedua, tambahnya, perlunya menumbuhkan para pelaku bisnis dan kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif.
“Akselerasi ekonomi pascapandemi akan lebih inklusif dan merata, jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip kebaikan syariah,” lanjutnya.
Sementara strategi ketiga, Wapres menekankan, perlunya memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi di semua sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Hal ini, sambungnya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan industri halal yang sudah ada, serta memperkuat potensi Jatim sebagai destinasi wisata halal bertaraf global.
“Percepatan sertifikasi halal mesti menjadi fokus bersama. Saya kira tujuannya bukan semata untuk memberi “label halal” seperti dahulu, melainkan memberi jaminan produk yang halal dan thayyib dikonsumsi bagi masyarakat,” tegasnya.
Wapres meminta Pemerintah Provinsi Jatim untuk meningkatkan partisipasi kolektif dalam peningkatan literasi, edukasi dan promosi ekonomi, serta inklusi keuangan syariah.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma.
