MILEZONE.ID – Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) bakal digelar pada Februari 2024.
Seluruh tahapan Pilpres diharapkan berjalan tanpa gejolak dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber-Jurdil).
Oleh karena itu, DPR RI menggunakan asas objektivitas dalam mengawal empat tahapan Pilpres tersebut mulai dari proses penetapan, kampanye, masa tenang hingga masa pemilihan.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Syaiful Huda. Dia hadir sebagai salah satu narasumber dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Peran DPR Kawal Tahapan Pemilu Usai Pendaftaran Capres’, di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Syaiful Huda berharap ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus mendapatkan ruang sebaik-baiknya di masa kampanye dalam menampilkan gagasan terbaik dari masing-masing pasangan calon (paslon).
“Jadi diskusi yang produktif supaya kita menaikkan level politik kita yang sangat pragmatis ini, kita lambungkan pada politik yang sesungguhnya. Karena itu, program yang akan didorong dalam masa kampanye oleh tiga pasangan ini menurut saya itu akan lebih baik ketimbang kita terjebak pada politik pragmatisme,” ujar Syaiful Huda, dikutip Kamis (26/10/2023).
“Oleh karena itu, pada masa tahapan kampanye ini kita berharap politik gagasan dari masing-masing calon ini kita beri ruang seluas-luasnya. Dan saya kira teman-teman media, teman-teman pers yang hadir pada hari ini punya komitmen yang sama menyangkut soal ini.”
“Supaya sekali lagi politik kita tidak terjebak pada pragmatisme dan berbagai potensi yang lain Kita dorong saja proses politik ini beradu argumen dan gagasan politik,” tambah Syaiful Huda.
Lebih lanjut, dia mengingatkan pada masa tenang betul-betul tidak ada aktivitas politik. Mengingat, masa tenang merupakan masa memberikan ruang pada masyarakat untuk merefleksikan berbagai argumen gagasan yang telah disampaikan masing-masing pasangan capres dan cawapres 2024 selama masa kampanye.
Tahapan terakhir, jelas Syaiful Huda, yakni pemilihan. Dia berharap semua instrumen penyelenggara terutama KPU dan Bawaslu wajib mengambil peran semaksimal mungkin dalam proses pemungutan suara.
Karena, dia meyakini pesta demokrasi 2024 akan menjadi catatan sejarah Indonesia ketika partisipasi publik menjadi sangat tinggi pada Pilpres.
“Saya kira publik harus kita dorong untuk berpartisipasi, pada saat yang sama publik memilih, saat yang sama publik menjadi penjaga dari suara yang disampaikan di bilik-bilik suara TPS itu.”
“Jadi kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya sekaligus mengawal hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU Pusat,” tukas Syaiful Huda.
