MILEZONE.ID – Para calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) disarankan untuk menyiapkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilpres 2024. Hal itu penting untuk mencegah dan mengantisipasi kecurangan serta menjaga perolehan suara.
Direktur Eksekutif Indigo Network Radian Syam menyatakan para paslon Capres-Cawapres harus menyiapkan saksi di TPS yang menguasai Undang-Undang (UU) Pemilu, karena pertarungannya berada di TPS. “Jangan teriak curang tapi tidak kuat saksi dan bukti saat 14 Februari 2024 karena saksi TPS akan menjadi alat penentu satu putaran atau tidaknya pelaksanaan Pilpres 2024 ini,” ujarnya dalam Talkshow “Menakar Pilpres Satu Putaran” yang diselenggarakan Indigo Network bersama Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju, Minggu (7/1/2024).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti juga mengingatkan kepada para kandidat agar jangan menuduh ada kecurangan jika tidak memiliki data. ”Semua ada aturan mainnya ada lembaga pengawas pemilu Bawaslu, jika ada indikasi penyelenggara pemilu melanggar etik ada DKPP, dan nanti jika ada perselisihan hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Ketua Repnas Anggawira menyebut, tren survei terus naik, semangat para relawan, pendukung, dan simpatisan untuk menang semakin berkobar. Bahkan, banyak yang bergabung ke Prabowo-Gibran. “Apalagi pascadebat cawapres kemarin, Mas Gibran tampil on fire,” ucapnya yang juga Co Founder Indigo Network.
Dalam diskusi tersebut empat narasumber lainnya yang merupakan Peneliti Indigo Networks yakni, Ikhsan Tualeka, Tantan Taufik Lubis, Maikal Febrian memiliki pandangan yang hampir sama bahwa kemungkinan pilpres berlangsung 2 putaran masih terbuka cukup lebar. Hal itu berdasarkan hasil pantauan dari beberapa hasil survei domestik maupun internasional.
Apalagi masih ada waktu kurang lebih satu bulan ke depan untuk masing-masing calon untuk memasang strategi merebut suara pemilih yang belum mantap pada pilihannya. Berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei nasional jumlahnya cukup besar mencapai 42%. Hal ini dipertegas oleh Mikhail Febrian yang merupakan peneliti Polmark.
Advokat senior nasional Defrizal Djamaris menyebut, yang terpenting adalah bagaimana supaya Pemilu 2024 ini hasilnya legitimate dan diakui. “Penguatan lembaga penyelenggara pemilu harus menjadi conccern bersama untuk menjawab pertanyaan publik akan isu-isu kecurangan dalam Pemilu 2024,” kata Defrizal.
Peneliti Indigo Networks lainnya, Tantan Taufik Lubis menegaskan, negara harus diisi oleh kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itulah yang akan membawa bangsa dan rakyat ini kepada keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan berbagai aspek.
