MILEZONE.ID – Para ustadz dan tokoh agama diharapkan membantu meluruskan informasi yang keliru soal dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur.
Harapan itu disampaikan Ace Hasan Syadzily, selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Disebutkannya, kabar hoaks tentang pengelolaan dana haji tersebut masih saja muncul di masyarakat.
Ace, sapaan akrabnya, menegaskan jika biaya haji tidak sepenuhnya dibayar masyarakat.
“Tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa biaya haji tidak sepenuhnya dibayar masyarakat. Tapi ada dana kelolaan dari dana maslahat yang dikelola BPKH,” kata Ace saat bersilaturahmi dengan forum komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), belum lama ini, dikutip Minggu (28/1/2024).
Diakuinya jika dia sengaja hadir dan berbicara tentant keuangan haji bersama forum komunikasi Diniyah Takmiliyah. Sebab, ini merupakan komponen yang berhadapan dengan masyarakat.
Selain itu, Ace mengaku sudah bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat serta penyuluh agama, dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
Dia menambahkan, informasi keuangan haji harus diketahui oleh masyarakat. Ace menambahkan pemerintah pada awal mula menyampaikan usulan biaya haji sebesar Rp105 juta dan dibahas di Komisi VIII DPR RI.
Namun, dapat diturunkan menjadi Rp93,4 juta. Dari biaya tersebut, jamaah membayar sebesar Rp56.046.172 atau 60 persen dan sebesar Rp37.364.114 atau 40 persen dibayarkan dari nilai manfaat dana yang dikelola BPKH.
“Alhamdulillah kita bisa tekan rata-rata Rp93,4 juta. Kita bisa menekan biaya yang paling besar yaitu biaya penerbangan,” imbuh Ace.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan dana haji yang dikelola BPKH aman dan digunakan semata-mata untuk kepentingan jamaah dan umat.
