MILEZONE.ID – Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju bahwa ia tidak menghendaki terjadinya persaingan politik yang berpotensi menghambat program pemerintah dalam konteks Pemilu 2024.
“Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua, yang pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat,” kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia seharusnya bersyukur karena pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif tinggi, tetap berada di atas angka lima persen, dan selama enam kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di atas angka lima persen.
Selain itu, pada bulan Juli 2023, Bank Dunia kembali menggolongkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income countries) setelah sempat tergolong dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income countries) pada tahun 2020 akibat pandemi.
“Meski demikian situasi yang kita hadapi pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal,” ujar Presiden.
Menurut Jokowi, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, antara lain lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta aktivitas perdagangan yang melemah. Selain itu, berbagai lembaga internasional juga memprediksi perlambatan ekonomi global dan kenaikan tingkat suku bunga global.
“Inflasi global juga masih relatif tinggi. Selain itu, fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, serta berbagai indikator awal untuk konsumsi dan produksi yang menunjukkan situasi yang beragam, baik yang positif maupun yang melemah. Semua ini harus kita perhatikan dengan hati-hati,” jelas Presiden.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan agar persaingan politik yang mungkin muncul menjelang Pemilu 2024 tidak mengganggu jalannya program pemerintah.
