Hardnews

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Terbaik Kedua Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Terbaik Kedua Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah

MILEZONE.ID – Kabar membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).

Pemkot Tangsel berhasil menyabet peringkat kedua atas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah terbaik Triwulan II Tahun Anggaran 2023 se-Provinsi Banten.

Penghargaan itu diberikan saat Rapat Koordinasi yang dihelat di Hotel Novotel Tangerang, pada Senin (5/9/2023).

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus menghasilkan pengelolaan keuangan dan aset yang semakin profesional.

“Penghargaan ini jangan cepat puas diri, terus tunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang profesional,” ujar Benyamin di Lapangan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Menurutnya, persoalan keuangan dan aset merupakan hal penting dan mendasar dalam pembangunan suatu kota.

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Terbaik Kedua Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
Terdapat 10 indikator penilaian yang dilakukan dalam ajang penghargaan ini. (Foto: Istimewa/Pemkot Tangsel)

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Wawang Kusdaya menjelaskan penghargaan ini merupakan bentuk capaian dalam pengelolaan keuangan dan aset di Triwulan II.

“Dimana, apresiasi kita dapatkan dari Provinsi sebagai bukti Tangsel melakukan pengelolaan keuangan dan aset secara baik,” terangnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terdapat 10 indikator penilaian yang dilakukan dalam ajang penghargaan ini.

“Tahapan penyusunan Perda tentang APBD, Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), realisasi rasio kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2022, dan realisasi sampai dengan semester I berdasarkan laporan semester I dan Prognosis tahun anggaran 2023,” jelas Wawang.

Selain itu, terdapat indikator capaian realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat kandungan dalam negeri.

“Lalu progres penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), realisasi belanja prioritas nasional, manajemen aset daerah, dan terakhir responsibilitas pemenuhan permintaan data/dokumen dan informasi dari pemerintah pusat dan provinsi,” tukas Wawang.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *