Hardnews

Legislator Minta Klaim BPJS Kesehatan untuk ISPA Dipermudah: Jangan Seperti Sudah Jatuh Tertimpa Tangga!

Legislator Minta Klaim BPJS untuk ISPA Dipermudah

MILEZONE.ID – Kondisi kualitas udara yang memprihatinkan pada beberapa saat terakhir ini disinyalir memicu meningkatnya pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai wilayah.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim bagi pasien dengan ISPA akibat tingginya polusi udara.

“Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit dalam menjalani pengobatan melalui BPJS. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (6/9/2023).

Berdasarkan data surveilans penyakit yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Agustus 2023, terjadi peningkatan kasus ISPA mencapai 200.000 kasus yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Peningkatan penderita ISPA, lanjut Netty, menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kadar polusi udara yang disebabkan beragam faktor. Politisi PKS ini mendorong pemerintah agar secara serius dan komprehensif melakukan upaya pengendalian polusi khususnya di Jabodetabek.

Legislator Minta Klaim BPJS untuk ISPA Dipermudah
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim bagi pasien dengan ISPA akibat tingginya polusi udara. (Foto: Istimewa)

“Pemerintah harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan pengobatan yang mudah dan cepat. Ini saja belum cukup sebagai kompensasi untuk masyarakat. Benahi pabrik-pabrik dan PLTU penyumbang polusi, optimalkan sarana transportasi publik, perbanyak penggunaan energi bersih dan edukasi masyarakat agar peduli serta terlibat dalam menjaga kebersihan udara,” lanjut legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebagaimana diungkapkan Netty, pemerintah harus memperbaiki tata kelola transportasi umum sehingga layak dan memadai. Selain itu, menurutnya, diperlukan pula edukasi pada masyarakat agar mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, terlebih sektor transportasi digadang menjadi penyumbang terbesar terjadinya polusi udara yang semakin memburuk.

Netty juga menyampaikan, penggunaan energi bersih yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) harus dilanjutkan, jangan hanya saat KTT ASEAN ke-43 saja.

“Mengendalikan polusi udara harus menjadi komitmen pemerintah agar rakyat tidak menderita beragam penyakit akibat udara kotor dan menghabiskan biaya BPJS Kesehatan untuk menghandel penyakit infeksi paru, ISPA dan Asma mencapai Rp10 triliun,” tukas Netty.

Data IQAir per 5 September 2023 pukul 07.35 WIB atau bertepatan dengan pembukaan KTT ASEAN, Jakarta disebut menempati peringkat ke-4 kota paling berpolusi udara.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *