MILEZONE.ID – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Sumatera Barat (Sumbar), Rahmat Saleh memandang bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye sebagai kesalahan besar.
“Iya, pernyataan Pak Jokowi itu merupakan blunder yang tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang kepala negara,” ujar Rahmat di Bandar Udara Minangkabau, Padang, Sumbar, Kamis (25/1/2024).
Rahmat juga menyinggung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan cuti guna mengikuti kampanye akbar bersama Anies hari ini.
“Pak Gubernur kami, Ketua DPP PKS, mengurus izin cuti sampai saat ini belum mendapatkannya,” ungkap Rahmat.
Dia juga menambahkan, “Bagaimana mungkin presiden dan menteri diperbolehkan berkampanye jika mereka yang memberikan izin cuti? Ini adalah ketidakadilan dalam demokrasi.”
Rahmat menegaskan bahwa Gubernur Mahyeldi harus mendapatkan izin cuti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengikuti kampanye, namun hingga saat ini izin tersebut belum diterbitkan.
“Kalau Gubernur harus meminta izin cuti ke Mendagri, namun hingga saat ini belum ada izin cutinya. Beliau sudah berada di sini tapi belum bisa mengikuti kampanye, ini adalah ketidakadilan dalam demokrasi,” tegas Rahmat.
Sebagai informasi, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengadakan kampanye akbar di Gelanggang Olahraga (GOR) Haji Agus Salim, Padang, Sumbar hari ini.
