MILEZONE.ID – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta berperan aktif dalam menekan biaya haji.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. BPKH dinilai tidak maksimal dalam mengelola keuangan haji seperti penerimaan, pengembangan dan pertanggung jawaban keuangan haji.
“Harusnya BPKH itu aktif ya, jangan hanya diam saja terutama dalam kenaikan biaya haji,” kata John dalam Rapat Kerja (Raker) dengan BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Senin (4/12/2023).
Salah satu tantangan hukum yang dihadapi BPKH saat ini, ujar dia, adalah posisinya sebagai lembaga independen di luar pemerintah. Namun di sisi lain, ungkap John, harus menjalankan kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
“Ibadah haji itu akan terus ada sampai kiamat, misalnya biaya haji naik BPKH harus tunjukan jika tidak setuju dan mencari alternatif lain untuk menekan biaya seperti akomodasi, pesawat dan biaya penginapan,” imbuh John.
Dia menambahkan, tidak sedikit masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim mempertanyakan kemana dana haji itu di bawa, mengingat dananya yang luar biasa banyak.
“Banyak yang menanyakan pak kemana dana haji itu dibawa, jangan sampai masyarakat berpikir keuangan haji itu tidak dioptimalkan secara baik,” tukas John.