Hardnews

Ketua Bappilpres PROJO: Isu Dinasti Politik Sudah Usang

Isu Dinasti Politik Sudah Usang

MILEZONE.ID – Ketua Bappilpres DPP PROJO Panel Barus menilai debat mengenai wacana dinasti politik untuk mendelegitimasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya dihentikan.

Bukan hanya akan menghabiskan waktu, tapi isu dinasti politik tidak faktual terjadi saat ini. “Ini isu usang yang tidak faktual. Mana ada dinasti politik di era demokrasi modern?” kata Panel Barus, Senin (6/11/2023).

Dia melihat manuver itu tidak lebih dari strategi politik menghadapi Pilpres 2024. Maka publik diminta untuk mewaspadai pergeseran diskusi, yang semula seolah ilmiah, tapi kemudian dibelokkan untuk urusan strategi pemenangan capres tertentu.

“Ini bentuk ketakutan karena Gibran berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Cuma itu, kok,” lanjutnya.

Panel Barus menjelaskan, tidak ada pejabat publik yang ditunjuk, semuanya dipilih melalui pemilihan kepada daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (Pemilu).

Isu Dinasti Politik Sudah Usang
Panel Barus menjelaskan, tidak ada pejabat publik yang ditunjuk, semuanya dipilih melalui Pilkada dan Pemilu. (Foto: Istimewa)

Dalam pemilihan terdapat hubungan calon kepala daerah atau calon presiden-wakil presiden dengan pemilih berdasarkan kualitas dan komunikasi di akar rumput.

Menurut Panel Barus, election adalah alat seleksi, seperti halnya lembaga pendidikan atau lembaga uji kompetensi.

Panel Barus, yang juga Bendahara Umum PROJO, mencontohkan anak seorang dokter direktur rumah sakit umum sah saja kelak menduduki posisi orangtuanya. Asalkan dia lulus sebagai dokter di universitas dan lolos seleksi yang diadakan oleh manajemen rumah sakit.

“Banyak anak pejabat atau pengusaha yang tidak bisa seperti orangtuanya, ya karena mereka tidak lolos seleksi tadi. Jadi, tidak ada yang ujug-ujug menjadi pejabat publik. Ada penyaringan berat yang harus dilalui,” tuturnya.

Diskusi tentang tuduhan dinasti politik dalam Pilpres 2024, terang Panel Barus, kini sudah menjadi upaya mendeletimasi kepemimpinan Presiden Jokowi dan lembaga-lembaga negara.

Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *